Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat Pada Reses Komisi I Masa Sidang II Tahun 2020
DOI:
https://doi.org/10.37638/sengkuni.3.2.41-52Keywords:
DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Reses, Kinerja, Aspirasi ABSTRACTAbstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami efektifitas reses Anggota DPRD sebagai media penjaringan aspirasi masyarakat dan untuk mengetahui dan memahami kinerja anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dalam penjaringan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpilan data kualitatif, hasil dijabarkan secara deskriptif. Teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisi data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Aspek Kinerja Anggita DPRD Kabupaten Bengkulu Utara periode 2019-2024 belum maksimal karena dari (a) dimensi responsivitas untuk peran dan fungsi anggota DPRD belum optimal dilaksanakan dan hanya formalitas, tidak adanya transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat,; (b) dimensi responsibilitas dalam menjalankan fungsi legislasi kurang optimal dilihat pada kegiatan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Raperda menjadi Perda yang dilakukan oleh lembaga sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang benar belum sejalan dengan tugas wewenang dan programnya DPRD. (c) Dari dimensi akuntabilitas DPRD Bengkulu Utara periode 2019-2024 belum berjalan dengan baik dilihat dalam menjalankan fungsi legilasi, kepentingan publik tidak pernah menjadi orientasi utamanya.References
Ali, S.H, Moch. Chidir, Achmad Samsudin, S.H., dkk., t993. Pengertian- Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
Ambar Tegu Sulistiyani dan Rosidah, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
Asshiddiqie Jimly, 2A06. Perihal Undang-Undang di Indonesia. Konstitusi Press, Jakarta.
Budiarjo Miriam & Ibrahim Ambong (edit). 1993, Fungsi Legislatif Dalam
Sistem Politik Indonesia. Rajawali Pers dan AIPI, Jakarta, hlmn. 110
Budiarjo Miriam dan Ibrahim Ambong. 1993, Fungsi Legislatif Dalam Sistem
Politik Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cetakan pertama (Edit) Hal. 104
Dwiyanto, Agus. Reformasi Birokrasi Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2006
Edy Sutrisno. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana
Fahmi. 2013. Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya. Bandung: Alfabeta
Handayaningrat. 1994. Penganrat Studi Ilmu Administrasi. Bandung: Alfabeta
Hasibuan. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumu Aksara
Hurlock. E. B, 2006, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Edisi Kelima. Ahli bahasa Istiwidayanti dan Soedjarwo. Penerbit Erlangga, Jakarta.
Hidayat Imam, dkk. 2009. Mengenal Tugas, Fungsi, dan Kewenangan DPRD
Josmagel Harapan Sianturi. 2014, Analisis Terhadap Hubungan Anggota Dprd Dengan Konstituen Di Daerah Pemilihannya (Studi Analisis : Kegiatan Masa Reses
Kartiwa, H. A. "Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan " good governance" (2006).
Lubis, M. Solly. "Serba-Serbi Politik dan Hukum". Edisi 2, Jakarta. Sofmedia, 2011.
Pasolong. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Peraturan Pemerintah No. l6 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 64 ayat (1) sampai dengan (7) tentang Persidangan atau Tahun Sidang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomr 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
Qory Kumala Putri dan M.Y. Tiyas Tinov Efektivitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014.
Rachmad Hendriyanto. 2013 Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Rosadi, Otong. "Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah, Wawancara Paramita Jurnal Hukum Univ. Langlangbuana, Vol. VII, No. 1, Mei 2008.
Simamora, 1997. Pengembangan Program Pelatihan. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
S. P. Siagian, 2008 Terori Motivasi dan Aplikasinya, Jakarta: Bina Aksara.
Sulistiyani. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta
Srimulyo Koko, 1999. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor terhadap Kinerja Perpustakaan di Kotamadya Surabaya. Surabaya : Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Airlangga.
Tangkilisan,S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : Gramedia Widyasarana.
Tika H. Moh. Pabuntu, 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Bhumi Aksara, Jakarta.
UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan UU MD3.
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UUPD) yang telah direvisi melalui Penetapan Perpu No. 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan pemerintahan daerah
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang susunan rakyat daerah yang merupakan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara dan kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Wibowo. 2008. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajagrafindo Persada
Widiastuti, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah" (Studi Di DPRD Kabupaten Sukoharjo Periode 2004-2009
